Kasus Korupsi bukan lagi menjadi nilai yang tabu bagi masyarakat saat ini, dimana persoalan korupsi selalu menjadi topic hangat di halaman utama media cetak baik lokal maupun nasional, bahkan televisi yang umumnya di Indonesia. namun, sikap permisif terhadap korupsi oleh masyarakat kemudian seakan menjadi tontonan sinetron semata di mata public yang tak kunjung habisnya dan sulit diduga akan seperti apa nanti terhadap penyelesaiannya.

Saat ini khusunya di Aceh dan umumnya di Indonesia, korupsi sudah sangat meluas secara sistematik merasuk ke semua sector di berbagai tingkatan pusat dan daerah, di semua lembaga Negara eksekutif, legislative maupun yudikatif. Oleh karenanya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Korupsi bukan lagi masalah local melainkan suatu fenomena transasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi sehingga mendorong perlunya kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal itu yang menyebabkan kondisi social di Indonesia saat ini antara lain dari angka kemiskinan, pengangguran, hutang luar negeri, bahkan kerusakan alam yang semakin meningkat dan luas.

Faktor yang menjadi penyebab korupsi yang terutama ialah sikap permisif terhadap korupsi, peraturan perundangan yang belum memadai, lemahnya integritas moral, pendapatan/ penghasilan yang dinilai rendah, lemahnya system penyelenggaraan Negara, pengelolaan dunia usaha dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip good governance, selain itu pula lemahnya law enforcement serta kurangnya keteladanan dan dari kepemimpinan.

Masih ingatkah kita beberapa waktu yang lalu fitra melaporkan, Aceh merupakan atau memperoleh rangking ke 2 terkorup di Indonesia. memang miris rasanya ketika kita mendengar aceh yang dibanggakan dengan sebutan seramoe mekkah dan satu-satunya Provinsi di Inonesia yang menerapkan syariat islam dari kekhususannya. Tidak lagi tingkat ASEAN Indonesia merupakannegara ke 7 terkorup setelah filiphina menurut data terakhir (TI, Des 2012.)

Korupsi terjadi secara terstruktur dan sistematis, kekuasaan yang didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu bahkan juga menjadi indicator dari perlakuan korup. Terlebih disaat menjelang pesta demokrasi pada 2014 nanti, ini merupakan harapan besar dan menjadi adanya peluang bagi si pelaku korup nantinya. Oleh karena itu masyarakat haruslah lebih berhati-hati dalam menrima bantuan apapun yang apabila dinilai tidak jelas sumber dan pemanfaatannya yang pada akhirnya pada penggiringan suara kepada salah satu partai. Sumber korupsi bisa saja dilakukan dari bidang penguasaan, pelayanan, pengadaan, penciptaan, bahkan pengaman dalam hal-hal tertentu

Untuk itu perlu keterlibatan aktif keluarga serta masyarakat dalam pengontrolan serta mencegah korupsi baik bagi anak maupun keluarga, orang terdekat bahkan kapada masyarakat pada umumnya. Karena sesuatu hal yang besar akan selalu didahului dari hal-hal yang kecil

Pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui penambahan ilmu agama, adanya sosialisasi dan pendidikan dasar dari pemerintah gampong, camat dan pemerintahan kota agar masyarakatpun menyadari bahwasanya pemerintah serta masyarakat kecilpun ikut andil dalam pencegahan korupsi ini.

upaya menyadarkan masyarakat ya tentunya harus juga dimulai dari kesadaran pemerintah tingkat gampong, camat, serta kota, daerah dan instansinya dalam mengatur menajemen yang bersih dan sehat. Bila upaya tersebut dapat dilaksanakan maka dengan sendirinya perlakuan korupsi tidak dapat lagi dikatakan menjadi budaya serta kebutuhan masyarakat aceh pada khusunya karena telah diminimalisir dengan upaya pencegahan yang sederhana seperti tersebut dan perlahan persoalan social masyarakat akan mampu dapat berkurang seiring dengan pambangunan yang disertai perubahan paradigma korup yang telah mengakar pada masyarakat saat ini.

Penulis adalah: Muhammad Munzir
(Komunitas Anti Korupsi Aceh/ Siwa Anti Korupsi Aceh Agkt 3)

berita terkait :
http://www.acehnewsonline.com/korupsi-dan-keterlibatan-masyarakat-dalam-kemajuan-daerah/